Jakarta (Outsiders) – Demi mencegah masuknya narkoba melalui wilayah perbatasan Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Badan Narkotika Nasional (BNN).
Hal tersebut diutarakan Pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, usai menemani pertemuan Kepala BNN, Heru Winarko, dengan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (20/1/2020).
“Pak Mendagri menyambut baik kunjungan dari Pak Kepala BNN beserta jajaran, saya kira ini hubungan yang sangat baik, dan Mendagri mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan Pak Kepala BNN. Pertama adalah mendukung bagaimana rencana aksi terpadu tadi, rencana aksi daerah dalam hal P4GN,” kata Bahtiar seperti dikitip dari kemendagri.go.id.
Bahtiar menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan Menteri Tito adalah melindungi daerah perbatasan dari upaya penyelundupan narkotika.
“Kedua, Pak Mendagri selaku Kepala BNPP sangat mendukung usulan Pak Kepala BNN dan tim supaya nanti ada sinergi bagaimana unsur-unsur terkait atau lembaga-lembaga terkait di Pos Lintas Batas Negara itu bisa sinergi menjadi tim yang terpadu. Tetapi prinsipnya Pak Mendagri baik sebagai Menteri maupun sebagai Kepala BNPP mendukung sepenuhnya bagaimana mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh BNN,” sambungnya.
Kepala BNN, Heru Winarko, menyampaikan pertemuan dengan Menteri Tito ini bertujuan sebagai upaya memberdaya daerah perbatasan negara yang menjadi fokus BNN.
“Perbatasan kita tahu ada beberapa tempat di perbatasan yang jadi fokus kita. Ketua, chairman dari badan perbatasan ini adalah Pak Mendagri, kami ketemu pak Mendagri bagaimana di perbatasan ini bisa kita perkuat,” kata Heru.
Sementara Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari, menjelaskan pertemuan kedua belah pihak ini lebih diarahkan pada aspek pencegahan.
Arman berharap Pemerintah Pusat hingga Daerah berinisiatif untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat terkait pelaksanaan assessment berupa rehabilitasi.
