PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Victor Parulian, melayangkan kritik tajam terhadap langkah Walikota Pekanbaru Agung Nugroho yang menonaktifkan sejumlah pejabat eselon II. Menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan publik.
Victor menilai penonaktifan beberapa pejabat tersebut dipicu oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, mantan Sekda Indra Pomi Nasution, dan mantan Kabag Umum Novin Karmila.
“Yang dinonaktifkan hanya beberapa pejabat saja, seperti Kadishub, Kepala BPKAD, Kadis Perkim, dan Kadis PUPR,” ujar Victor kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Padahal, lanjut Victor, dalam persidangan juga disebutkan nama-nama pejabat lain yang sampai saat ini masih aktif, seperti Kasatpol PP Zulfahmi Adrian dan Kadisperindag Zulhelmi Arifin, yang kini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekdako Pekanbaru.
“Seharusnya, jika alasan penonaktifan karena dugaan keterlibatan dalam gratifikasi, maka Walikota juga sepatutnya menonaktifkan Zulhelmi Arifin. Jika tidak, ini bisa menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Victor juga menyoroti kinerja Zulhelmi Arifin selama menjabat sebagai Sekdako Pekanbaru yang dinilai tidak memuaskan. Ia mengaku kecewa karena Zulhelmi sering mangkir dari undangan rapat DPRD, termasuk dalam agenda penting pembahasan APBD.
“Dengan sikap seperti itu, Zulhelmi tidak layak menjabat Sekretaris Daerah. Seharusnya Sekda mampu menggerakkan organisasi pemerintahan kota dan membangun komunikasi yang baik dengan legislatif. Jadi, copot saja dia,” ungkapnya dengan nada tegas.
Kekecewaan Victor memuncak karena ketidakhadiran Zulhelmi dalam rapat-rapat penting terkait penggunaan APBD yang bersumber dari pajak rakyat.
“Anggaran itu seharusnya bisa segera didistribusikan untuk kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tapi dia tidak pernah hadir. Macam sudah hebat betul dia itu,” ujarnya kesal.
Victor juga menilai kinerja Pemko Pekanbaru secara umum belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ia mencontohkan banyaknya jalan berlubang yang membahayakan pengendara serta drainase yang belum diperbaiki sehingga rawan banjir saat hujan.
“Ini membuktikan bahwa sampai saat ini, kegiatan Pemko belum berjalan dengan baik,” tutup Victor Parulian.
