Rencana Interpelasi Gubri akan Didalami FPKS, Fraksi PAN Belum Berani Bersikap

Ketua komisi III DPRD Riau Makarius Anwar/Net

PEKANBARU (Beritadigi.com) – Beberapa Anggota DPRD Riau resah dengan sikap Gubernur Riau Syamsuar terkait polemik beberapa waktu terakhir di Sekretariat Dewan (Setwan). Seperti Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), dibuat geram oleh sikap dan kebijakan Gubernur Syamsuar akhir-akhir ini.

FPKB menilai gaya kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar lebih mengedepankan emosi ketimbang rasionalitas. Akibat kebijakan yang dinilai tidak tepat akhir-akhir ini. Kebijakan itu dinilai membuat ketidakjelasan hak-hak DPRD. FPKB berencana mengajukan hak interpelasi kepada gubernur melalui pimpinan DPRD Riau. Namun, hal interpelasi itu harus diajukan oleh lebih dari satu fraksi.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau Markarius Anwar saat dikonfirmasi terkait rencana hak interpelasi itu menyatakan belum mengambil sikap. Fraksi PKS akan membahas terlebih dahulu secara internal.

“Nanti kami pelajari dulu lah. Kami akan bahas dulu. Kami belum bisa berkomentar ini. Kita akan pelajari dulu, mungkin akan ada pembahasan di fraksi, baru mengambil sikap seperti apa,” kata Markariuz Anwar, Senin (11/7/2022), dilansir dari cakaplah.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Sahidin belum bisa menentukan sikap. Kata dia, FPAN juga belum tahu seperti apa ke depan untuk menyikapi kebijakan gubernur yang dinilai selalu membuat masalah.

“PAN belum menentukan sikap. Kita juga belum tahu seperti apa,” kata Sahidin, Ahad (10/7/2022).

Namun, kata Sahidin, beberapa waktu lalu sudah lakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD Riau untuk menyikapi persoalan yang ada di DPRD. Seperti diketahui, akhir-akhir ini banyak gejolak disebabkan kebijakan gubernur yang menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) berbarengan dengan jadw Muflihun yang merupakan Sekwan definitif dilantik sebagai Penjabat (Pj) Walikota.

“Sudah rapat, minggu lalu. Persoalan itu diserahkan ke pimpinan semua. Pimpinan lah nanti menentukan sikap seperti apa. Karena kami menyerahkan, rapat terakhir itu semua menyerahkan kepada pimpinan,” kata dia.

Sebelumnya, FPKB DPRD Riau menilai gaya kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar lebih mengedepankan emosi ketimbang rasionalitas. Menurut FPKB, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Syamsuar adalah pemimpin emosional. Bahkan terkesan, apa yang ‘diurus’ Syamsuar malah menjadi masalah ketimbang solusi.

“Gubernur hari ini sedang mempertontonkan sikap politiknya yang cenderung kekanak-kanakan. Karena apa yang dilakukannya saat ini cenderung membikin masalah. Bukannya selesai, tapi menambah masalah,” kata Ketua FPKB DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, Jumat (8/7/2022).

Ade mencontohkan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan birokrasi di Sekretariat DPRD Riau. “Hampir dua bulan ini DPRD Riau mengalami ketidakjelasan. Misalnya, dalam hal keuangan yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsi DPRD Riau,” kata Ade.

Dijelaskan, semua kalangan yang berada di dalam lingkungan DPRD Riau merasakan dampak atas kebijakan Gubernur Riau Syamsuar yang gegabah menunjuk Plt Sekwan.

“Tidak hanya anggota dewan, tapi tenaga ahli, honorer, ASN bahkan sekuriti pun merasakan dampak atas kebijakan gubernur menunjuk Plt yang berpengaruh terhadap keuangan DPRD,” jelasnya.

Tidak hanya persoalan keuangan, urusan penunjukan pejabat di lingkungan DPRD Riau juga dianggap bermasalah. “Baru-baru ini Pemprov Riau melakukan mutasi pejabat di lingkungan Setwan tanpa ada kordinasi dengan anggota dewan. Selama ini kan ada tradisi bagus bahwa jika ada pergantian pejabat di lingkungan Setwan, gubernur kordinasi dulu dengan pimpinan dewan, tapi sekarang tidak ada,” paparnya.

Atas tidak adanya koordinasi tersebut, lanjut Sekretaris DPW PKB Riau ini, ada pejabat yang sudah wajar diganti malah tidak diganti. Padahal pergantian itu perlu untuk menunjang kerja di Sekwan.

“Ada pejabat di DPRD Riau itu yang secara kesehatan tidak memungkinkan lagi bertugas, tapi itu tidak diganti, tetap dipertahankan. Dan infonya, pejabat itu adalah keluarganya gubernur,” jelasnya.

Nah, mutasi pejabat yang terjadi di DPRD Riau itu berbanding terbalik dengan mutasi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Riau lainnya. “Ada pegawai yang menjadi lulusan terbaik Diklatpim, malah didemosi gubernur yang diduga karena pegawai tersebut merupakan keluarga dekat orang-orang yang dianggap lawan politik gubernur,” tambahnya lagi.

Atas kondisi di atas, FPKB akan berkomunikasi dengan Ketua DPRD Riau Yulisman untuk mencari solusi.

“Saya ingat betul kata Ketua DPRD Riau Yulisman bahwa kita harus menjaga marwah DPRD Riau ini. Nah, disaat kita sekarang dalam keadaan tidak dihargai ini karena kebijakan gegabah gubernur, maka kita mau Ketua DPRD Riau bersama kita bekerja mengangkat marwah lembaga,” jelas Ade.

“Bahkan, FPKB sudah punya rencana akan menggunakan hak interpelasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita butuh satu fraksi lagi agar hak interpelasi ini bisa dijalankan,” tukasnya.

Untuk diketahui hak interpelasi adalah hak yang dimiliki anggota dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *