JAKARTA (Beritadigital)-Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan kasus keuangan yang melanda maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) kepada Kejaksaan Agung bukan sekadar untuk menghukum oknum yang ada.
Tujuan utamanya adalah melakukan perbaikan administrasi secara menyeluruh.
Erick Thohir mengurai bahwa langkah perbaikan administasi menyeluruh itu adalah dengan melakukan restrukturisasi. Sebab dalam dua tahun terakhir, Garuda mengalami krisis keuangan akibat salah kelola di masa lalu. Akibatnya, ada utang yang membengkak hingga lebih dari Rp 140 triliun.
“Ini bukan sekadar penangkapan atau menghukum oknum yang ada, tetapi perbaikan administrasi menyeluruh,” jelasnya kepada wartawan, Selas (11/1).
Erick Thohir memastikan bahwa kementeriannya ingin agar Garuda bisa lebih akuntabel, profesional, dan transparan.
Tercatat sebanyak 470 kreditur mengajukan klaim kepada Garuda Indonesia dengan batas waktu pada 5 Januari 2022. Total penagihannya mencapai 13,8 miliar dolar AS atau setara Rp 198 triliun. (rmol)
