PEKANBARU (Beritadigital)-Para Kepsek di Riau khususnya dijenjang SMA/SMK dibuat resah akibat banyaknya program yang diduga titipan Kapala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau. Kegiatan tersebut menyedot anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Riau.
Informasi yang didapat dari sumber terpercaya setidaknya ada beberapa item kegiatan yang diduga titipan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau untuk dijalankan oleh SMA/SMK dengan sumber dana BOS/BOSDA. Kegiatan itu diduga memakan anggaran Rp60 juta-80 juta.
Sontak program ini mendapat penolakan dari beberapa kepala sekolah SMA/SMK karena menghabiskan dana BOSDA lebih dari 50 persen dan akan berpengaruh kepada penyelenggara Pendidikan.
Salah satu program yang mendapat penolakan adalah digitalisasi pendidikan yang menurut Disdik Provinsi Riau merupakan program andalan, program ini diperkirakan memakan anggaran BOSDA sekitar Rp35-45 juta persekolah.
Jika dikalikan dengan jumlah SMA/SMK di Riau sebanyak 300 sekolah, total dana yang BOSDA yang “Dimakan” oleh satu-satunya pihak ketiga yang diduga ditunjuk oleh Disdik Provinsi Riau, yakni PT Hizrateknologi Konsultan Servis (HKS) selaku vendor, Rp10.500.000.000 (Rp35.000.000X300=Rp10.500.000.000).
Untuk mensukseskan kegiatan ini pada Rabu-Sabtu 5 Maret 2022 PT HKS mengundang para Kepsek untuk sosialisasi sekaligus melakukan MoU di Hotel Hollywood Pekanbaru, pada kegiatan tersebut tidak satupun terlihat pejabat Disdik Riau, namun hanya ada satu orang yang diduga staf ahli Kadisdik Kamsol, berinisial AB.
Tetapi tidak semua Kepsek yang mau melakukan MoU selain besarnya anggaran, Kepsek yang menolak juga beralasan tidak jelasnya landasan hukum untuk kegiatan ini dan dikawatirkan akan berimplikasi pada persoalan hukum atau menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun bagi Kepsek yang mendantangani MoU tersebut berdasarkan keterpaksaan, karena takut RKA anggaran BOS mereka nantinya tidak disetujui oleh Disdik Riau yang berujung pada tidak cairnya dana BOS.
Selain itu ada beberapa item kegiatan lainnya yang juga menggunakan dana BOS yang menurut Kepsek tidak penting seperti:
1.Kerja sama media untuk publikasi kegiatan sekolah dengan tabloid SAI, sebesar Rp750.000/Bulan.
2.Diklat Pencegahan Korupsi dan Bantuan Hukum (LBH) dengan anggaran Rp3.000.000/Perkepsek
3.Peningkatan kompetensi guru Rp600.000/Perguru.
4.UTB/Try Out Rp1.500.000 s/d Rp9.000.000 (tergantung jumlah siswa).
Kadisdik Riau Bantah
Dihubungi melalui pesan Whattshap, Kepala Disdik Provinsi Riau, Kamsol membantah informasi tersebut, ia menjelaskan pihaknya tidak pernah merekomendasikan hal tersebut apalagi mewajibkannya.
“Tidak ada kita merekomendasikan itu itu apalagi kewajiban dan pemaksaan kepada masing-masing sekolah,” kata Kamsol, Senin (14/3/22).
Kamsol mengatakan sekolah mesti jeli dalam persoalan tersebut dan menyampaikan informasi kepada dirinya atau bagian terkait di Disdik Provinsi Riau jika ada program yang mengatasnamakan Disdik Provinsi Riau.
“Kepala sekolah kami minta utk jeli dan kalau ada yang mengatas namakan Dinas Pendidikan agar konfirmasi dulu kesaya, atau bidang terkait,” pinta mantan pejabat pusat ini.
Dikatakannya lagi Disdik Provinsi Riau memberi peluang kepada sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS secara fleksibel, namun harus diingat ada yang menjadi prioritas utama.
“Kita memberi peluang kepada sekolah bisa fleksibel dalam penggunaan dana BOS tapi ada prioritasnya, yang utama adalah untuk pembayaran gaji guru honor,” ucapnya.
Ditegaskannya kepala sekolah tidak wajib dan harus menghadiri undangan-undangan pemasaran dari vendor-vendor, kalau memang tidak ada kaitan dan berkepentingan.
“Beberapa bulan lalu kami (Disdik) sudah buat edaran terkait undangan-undangan dari vendor, kita akan buat lagi surat edaran dan penegasan secepatnya,” imbuhnya.
Baca juga:
