JAKARTA (BDC) – Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa mengungkapkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan bertemu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pekan ini. Pertemuan itu terkait dugaan anggota TNI terlibat pengiriman TKI ilegal ke Malaysia.
“Dari BP2MI akan bertemu dengan Panglima TNI dalam minggu ini, akan menyampaikan press conference sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku,” kata Arif dalam acara diskusi bersama media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (30/12/2021).
Arif menuturkan nantinya Jenderal Andika yang akan menyampaikan siapa saja prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tersebut. Dia menyebut anggota TNI yang terlibat diduga berpangkat tamtama.
“Akan disampaikan oknum-oknum siapa saja yang terlibat, terutama yang dari TNI, dalam kegiatan tersebut, di mana khususnya yang TNI AU, sementara ini adalah seorang tamtama… dan Kadispen AU juga sudah press release, mungkin juga bisa ditelusuri bersama untuk lebih detailnya,” ujarnya.
Marsda Arif berharap tidak ada lagi keterlibatan aparat dalam pengiriman TKI ilegal. Dia memastikan kasus ini akan dijadikan bahan guna pembelajaran ke depannya.
“Tentunya, harapan kita semuanya, kabar seperti ini, khususnya di lingkungan TNI, tidak terulang kembali. Sudah terlalu banyak kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum, dan tentunya ini akan menjadi pembelajaran kita bersama,” imbuhnya.
Sebelumnya, BP2MI mengungkap hasil investigasi tragedi tenggelamnya kapal yang menewaskan sejumlah TKI atau PMI ilegal di lepas pantai Johor Bahru, Malaysia. BP2MI menduga oknum TNI Angkatan Laut (AL) dan TNI Angkatan Udara (AU) terlibat membantu kegiatan PMI ilegal ke Malaysia ini.
“Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU, yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal,” ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam jumpa pers virtual, Selasa (28/12).
Benny mengatakan akan melaporkan hasil temuan investigasi tersebut kepada pimpinan masing-masing instansi. Selain itu, Benny berencana bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membahas permasalahan itu. (detik)
