Natuna (Outsiders) – Nelayan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akhirnya memutuskan untuk angkat kaki dari Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapuspen TNI, Mayjen Sisriadi, menyampaikan kapal-kapal Tiongkok tersebut keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pasca kunjungan Presiden Joko Widodo pada Rabu (8/1/2020).
“Memang, berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing, mereka sudah keluar dari ZEE kita pasca kunjungan Bapak Presiden ke Natuna,” ujar Mayjen Sisriadi seperti dikutip dari detik.com, Kamis (9/1/2020).
Dalam kunjungannya ke Natuna, Presiden Jokowi menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk ke dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.
“Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” tegas Presiden Jokowi.
Menurut Sisriadi, datangnya Presiden Jokowi ke Natuna merupakan pesan dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah RRT di Beijing.
“Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang di-back-up oleh kapal coast guard mereka, dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE,” sambungnya.
Meski kapal nelayan Tiongkok sudah angkat kaki dari ZEE Indonesia, Sisriadi mengatakan TNI yang merupakan anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini akan tetap menjaga perairan Natuna. Pengamanan akan dilaksanakan dengan melakukan operasi rutin.
Lebih lanjut, Sisriadi menyampaikan operasi pengamanan laut akan kembali normal jika dirasa perairan Natuna telah kembali aman.
“Nanti kalau memang sudah benar-benar clear, fokus akan kembali kita ke secara keseluruhan. Jadi, kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke Laut Natuna Utara, karena operasi rutin itu dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia, jadi tidak hanya di Laut Natuna Utara,”
Sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Natuna, TNI telah mengirim delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk melaksanakan patroli pengamanan akibat masih bertahannya kapal nelayan Tiongkok di Perairan Natuna. (bnpp.go.id)
