JAKARTA (Beritadigital)- Proses pemindahan ibu kota negara (IKN) baru bakal mulai disiapkan tahun ini. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengungkapkan hal itu bakal mulai dilakukan semester ini. Proses tersebut akan berlangsung hingga 2024 mendatang. Mulai dari pembangunannya hingga pemindahan PNS ke ibu kota baru.
“Di awal semester ini kita harapkan sudah bisa pindah,” kata Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo dalam diskusi Forum Merdeka Barat, Rabu (2/2/2022).
Menurut Roudo, Presiden Joko Widodo sendiri berencana agar pemindahan ibu kota baru, termasuk pindahnya para PNS ke Nusantara bisa rampung sebelum tanggal 16 Agustus 2024. Dengan begitu, upacara hari kemerdekaan 17 Agustus bisa dilakukan di ibu kota baru.
“Presiden merencanakan untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024,” kata Roudo.
Dari masterplan pemindahan ibu kota baru, sebelum melakukan pemindahan PNS pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur dasar yang dibangun seperti air, energi, untuk penduduk-penduduk yang awal. Kemudian juga sarana prasarana pemerintah seperti istana hingga perkantoran kementerian.
Setelah pindah di tahun 2024, dia mengatakan di tahun 2025 hingga 2035 proses penyelesaian pemindahan ibu kota baru bakal dilakukan. Termasuk pemindahan seluruh PNS.
“Di 2025 dan 2035 ini area tangguh, ini proses penyelesaian pemindahan. Kan pre-mover pemerintah dulu, baru nanti ada market baru di sana,” ujar Roudo.
Namun, Kementerian PUPR mengungkapkan ada 3 syarat agar ibu kota baru bisa dilakukan. Apa saja? Klik halaman berikutnya.
Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menyatakan syarat yang paling pertama adalah kejelasan alokasi pembiayaan yang digunakan, khususnya bagian pembiayaan yang menggunakan anggaran APBN.
“Ada beberapa kriteria yang dipenuhi. Pertama adalah ketersediaan alokasi anggaran di kementerian mana, atau badan otorita,” ungkap Imam dalam diskusi yang sama.
Kedua adalah kesiapan lahan. Menurutnya, untuk yang satu ini akan mudah persiapannya, karena hampir semua kawasan ibu kota baru adalah kawasan hutan produksi yang dimiliki negara. Jadi tak banyak pembebasan lahan yang mesti dilakukan.
Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pengadaan barang jasa, termasuk tender kontraktor pembangunan. Hal itu menurutnya paling cepat butuh waktu dua bulan.
“Ketiga yang penting adalah skema pengadaan barang dan jasa, itu harus dilakukan baru pembangunan bisa dimulai. Waktunya kurang lebih dua bulan,” papar Imam.
Imam menyarankan kalau bisa semua hal tadi minimal harus siap di semester II tahun ini untuk mengejar target penyelesaian ibu kota baru di 2024. “Kapan mulai? Itu semua tergantung dari kesiapan itu, kami sarankan sih kalau bisa awal semester II sudah mulai ada pengerjaan di lapangan,” kata Imam.
Yang jelas, sampai saat ini pihaknya sudah mempersiapkan desain pembangunan IKN setidaknya untuk kawasan inti pemerintahan. Bila 3 hal tadi sudah bisa dilakukan, maka pembangunan akan bisa mulai dilakukan.
“Kita coba siapkan desain antara lain, basic design untuk beberapa bangunan utama super prioritas seperti bangunan monumental termasuk istana kementerian dan sebagainya kita siapkan. Kemudian kita juga siapkan dengan beberapa basic design yang ada termasuk pemukimannya,” ujar Imam.
“Saat sudah ada kejelasan anggaran di mana, baru kita dapat mulai pekerjaan sesuai dengan skema pengadaan barang jasa sesuai peraturan perundang-undangan,” lanjutnya. (cnn)
