Tindakan Refresif Aparat Kepolisian Terhadap Pendemo Tolak UU Omnibus Law Cilaka Mendapat Kecaman dari Pemuka Masyarakat Riau

Ketum FKPMR DR Chaidir MM

PEKANBARU (BDC)-Aksi refresif aparat kepolisian dalam mengamankan aksi damai mahasiswa dan element lainnya yang menolak Undang-undang (UU) omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), Kamis (8/10/20) mendapat kecaman dari Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR).

Menurut organisasi tempat berkumpulnya para tokoh masyarakat Riau tindakan refresif aparat tersebut tidak pantas dilakukan di tanah Melayu Riau, karena orang Melayu sangat menjunjung tinggi adat yang bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabulah.

“Oleh karena itu sikap dan perilaku berbagai pemangku kepentingan tidak boleh bertentangan dengan norma dan nilai-nilai adat istiadat Melayu” sebut FKPMR dalam surat yang ditandatangi Ketum FKPMR DR Chaidir MM dan Sekretaris Jenderal Drs Endang Sukarelawan SH, pada Kamis (8/10/20).

Didalam surat tersebut juga menyampaikan aksi damai menolak UU Omnibus Law Cilaka tersebut, merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi bentuk penyampaian aspirasi yang dilindungi oleh UUD 1945.

“Tindakan berlebihan aparat telah membuat banyak mahasiswa luka, pingsan dan trauma psikologis,” jelas Chaidir.

Atas dasar itu FKPMR meminta kepada Kapolda untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat Riau dan bertanggung jawab baik secara moril dan materil terhadap korban akibat tindakan refresif anggotanya.

“Meminta tanggung jawab Kapolda Riau, Agung Setya untuk menerapkan nilai-nilai dan adat budaya Melayu dalam memimpin di Bumi Lancang Kuning seperti ditekadkannya pada awal menjadi Kapolda Riau”

Selain itu FKPMR juga sangat kecewa mengecam pimpinan DPRD Riau yang tidak responsif terhadap aspirasi penolakan UU Omnibus Law Cilaka

Mendesak Gubernur Riau dan DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi rakyat Riau menolak UU Omnibus Law Cilaka yang disuarakan oleh para mahasiswa, para buruh serta element masyarakat lainnya.

Dan mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menerbitkan Perppu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *