JAKARTA (Beritadigital)- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai 2023 akan jadi masa paling kritis bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pasalnya di tahun itu kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III akan kedaluwarsa.
Habisnya periode kebijakan SKB III membuat Bank Indonesia (BI) tidak akan lagi membeli Surat Berharga Negara (SBN) untuk membantu pendanaan COVID-19 di APBN. Tahun ini menjadi yang terakhir.
“Sebetulnya fokus kita tidak hanya di 2022. Saat ini kami di Kementerian Keuangan mulai menyusun untuk 2023 which is ini adalah the most critical time karena pada 2023 SKB kami expired. Pak Perry (Gubernur BI) sudah tidak lagi menjadi penjaga kami,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022).
Selama ini BI dan pemerintah melakukan sistem burden sharing atau berbagi beban dalam mendanai penanganan kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak COVID-19. Menurut Sri Mulyani, BI akan tetap membantu pemerintah namun tidak lagi secara langsung.
“Pasti BI akan tetap melakukan melalui market, stabilisasi, tapi tidak lagi melakukan seperti direct financing. Itu beda sekali,” tuturnya.
Untuk itu Sri Mulyani berharap kondisi fiskal tahun ini sudah sehat atau paling tidak relatif kuat berdiri sendiri tanpa mendapat dukungan BI. Caranya dengan menekan tingkat defisit APBN di bawah 3% dan mengelola pembiayaan secara hati-hati. “Kita harus menaikkan imunitas kita,” imbuhnya.
Sri Mulyani cukup optimistis bahwa defisit anggaran tahun ini akan lebih rendah dari pagu yang ditetapkan di APBN 2022. Di tahun ini pemerintah mematok defisit anggaran 4,85% dari PDB.
Dalam realisasi sementara APBN 2021, defisit anggaran tercatat 4,65%. Artinya target tahun ini justru lebih tinggi ketimbang realisasi tahun lalu. Tren yang membaik inilah yang membuat Sri Mulyani cukup percaya diri bahwa defisit juga akan membaik di tahun ini.
“(Target) defisit kita 4,85% dari GDP (di APBN 2022). Angka lebih tinggi dari realisasi defisit 2021 yang sangat baik, turun drop di 4,7%. Kita berharap realisasi defisit 2022 akan lebih rendah dari dalam UU,” ujar Sri Mulyani.
Jika pemerintah mampu menurunkan defisit APBN, maka hal tersebut akan menghasilkan konsekuensi yang sangat penting bagi Indonesia yang saat ini menghadapi ketidakpastian global.
Ketidakpastian global tersebut akan menciptakan spillover effect yang signifikan. Jika pemerintah mampu menurunkan defisit, maka Indonesia bisa mengatasi masalah tersebut dan laju pemulihan ekonomi tetap terjaga.
