PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau mempertanyakan pernyataan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu penyebab menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dari sektor restribusi. Menurut mereka, program nasional tersebut justru memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Riau mengaku menyesalkan munculnya anggapan bahwa MBG menyebabkan penurunan PAD dari sektor retribusi karena menutup kantin-kantin sekolah. Ia menilai pernyataan tersebut perlu dibuktikan dengan data yang akurat.
“Tujuan kami selama ini adalah mendorong agar kinerja birokrasi dalam menggali PAD bisa maksimal. Karena itu saya cukup menyesalkan ketika yang disebut sebagai penyebabnya adalah Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya Selasa (23/6/2026).
Untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, Komisi III telah menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SMA di Riau. Sidak tersebut akan fokus melihat kondisi aset sekolah sekaligus mengecek dampak MBG terhadap aktivitas kantin sekolah.
Menurut perhitungannya, saat ini terdapat sekitar 703 dapur MBG di Riau dan 636 di antaranya telah beroperasi. Jika setiap dapur mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, maka perputaran uang yang terjadi di masyarakat mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan.
“Kalau dihitung, perputaran uang dari program ini sangat besar dan dampak ekonominya luar biasa. Di dalamnya juga ada aktivitas belanja yang menghasilkan pajak. Ini seharusnya dilihat sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah,” katanya.
Ia juga mempertanyakan asumsi bahwa banyak kantin sekolah tutup akibat MBG. Menurutnya, hingga saat ini belum ada data yang menunjukkan penutupan kantin secara masif.
“Saya ingin cek langsung apakah benar ada kantin yang tutup. Kalau omzet berkurang mungkin bisa saja, tetapi kalau sampai tutup total, itu harus dibuktikan terlebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa target retribusi dari kantin sekolah di Riau hanya sekitar Rp14 miliar per tahun. Nilai tersebut dinilai tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan berbagai sumber PAD lainnya yang seharusnya dapat dioptimalkan pemerintah daerah.
“Masih banyak komponen retribusi lain yang bisa digali. Karena itu saya heran ketika yang disorot justru kantin sekolah,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi III mendukung evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar program tersebut benar-benar tepat sasaran. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kualitas makanan dan gizi yang diterima siswa tetap terjaga.
Ia juga menyoroti potensi praktik monopoli dalam pengelolaan program MBG yang dikhawatirkan dapat mengurangi kualitas layanan kepada penerima manfaat.
“Yang harus diawasi adalah jangan sampai ada monopoli atau kelompok tertentu yang mengambil keuntungan berlebihan. Kalau ada biaya-biaya tambahan atau komisi yang besar, yang dirugikan nantinya adalah kualitas gizi yang diterima anak-anak,” tegasnya.
Komisi III DPRD Riau menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG maupun upaya peningkatan PAD daerah agar keduanya dapat berjalan beriringan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
