PEKANBARU – Pernyataan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (22/6/2026), menjadi perhatian publik. Di tengah sorotan terhadap rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), SF menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu faktor yang ikut memengaruhi menurunnya penerimaan retribusi daerah.
Isu tersebut mengemuka setelah Anggota DPRD Riau, Abdullah, menginterupsi jalannya rapat dan mempertanyakan rendahnya realisasi PAD dari sektor retribusi. Ia menilai capaian tersebut belum sebanding dengan potensi ekonomi yang dimiliki Provinsi Riau.
Menurut Abdullah, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi retribusi daerah baru mencapai sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Enam bulan ini capaian kita baru sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar. Sementara Sumatera Barat mampu memperoleh retribusi hingga Rp22 miliar,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Abdullah menilai kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat kekuatan ekonomi Riau jauh lebih besar dibandingkan provinsi tetangga. Berdasarkan data yang disampaikannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai sekitar Rp1.201 triliun, hampir tiga kali lipat dibandingkan Sumatera Barat yang berada di kisaran Rp400 triliun.
“Ekonomi kita jauh lebih besar, tetapi penerimaan retribusinya justru kalah. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh OPD yang memiliki objek retribusi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, SF Hariyanto mengakui capaian retribusi daerah masih jauh dari harapan. Ia mengungkapkan salah satu faktor yang menurutnya berdampak terhadap penerimaan retribusi adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.
“Saya juga mempertanyakan kenapa progres retribusi kecil. Salah satu penyebabnya adalah dampak MBG. Di sekolah-sekolah anak-anak sudah mendapatkan makan dan minum, sehingga banyak kantin yang tutup atau aktivitasnya berkurang,” kata SF.
Menurutnya, sebelum program MBG berjalan, kantin sekolah menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi yang turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Namun setelah kebutuhan konsumsi siswa dipenuhi melalui program tersebut, omzet kantin menurun dan sebagian pelaku usaha mengalami penurunan aktivitas.
Meski demikian, SF menyebut pemerintah kini mulai mendorong keterlibatan kembali kantin sekolah dalam pelaksanaan program MBG sehingga aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah tetap dapat berjalan.
“Alhamdulillah sekarang ada kebijakan untuk memberdayakan kembali kantin-kantin sekolah. Mudah-mudahan aktivitas ekonomi bisa kembali tumbuh dan berdampak positif terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena merupakan salah satu penjelasan yang secara terbuka mengaitkan Program Makan Bergizi Gratis dengan menurunnya penerimaan retribusi daerah. Di sisi lain, program prioritas nasional tersebut tetap dianggap penting untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang anak-anak Indonesia.
Kini, DPRD Riau mendorong pemerintah daerah untuk mencari terobosan baru dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD tanpa mengurangi manfaat program-program strategis yang telah dijalankan untuk masyarakat.
