PEKANBARU (Beritadigi.com)-Panitia khusus (Pansus) DPRD Riau tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Gubernur Riau tahun anggaran 2022, menyoroti beberapa hal salah satunya adalah keberadaan Badan Usaha Milim Daerah (BUMD) Pemprov Riau yang hingga saat ini belum memberikan kontribusi maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pansus nantinya akan mempertanyakan keberadaan BUMD milik Pemprov Riau yang belum memberikan kontribusi yang maksimal,” kata ketua Pansus LKPJ Gubri tahun 2022, Karmila Sari, Senin (3/4/23).
Pansus jelas Karmila juga akan melihat sejauh mana keberhasilan program stunting dan juga pembangunan insfratruktur pada tahun lalu.” Stunting dan insfratruktur juga mendapat prioritas bagi Pansus LKPJ untuk dibahas,” ucapnya.
Politisi Golkar ini mengatakan sebelum Pansus mengeluarkan rekomendasi terhadap LKPJ Gubri tahun 2022 terlebih dahulu mempelajari pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Riau,” Mekanismenya seperti, insya Allah dalam satu bulan ini Pansus sudah mengeluarkan rekomendasi terhadap LKPJ Gubri tahun anggaran 2022,” imbuhnya.
KPJ Gubernur Riau tahun 2022 Dr Karmila Sari mengatakan, sebelum menyampaikan rekomendasi, pihaknya akan mempelajari pandangan masing-masing fraksi terlebih dahulu.
“Yang utama kita lihat dulu pandangan fraksinya. Kemudian terkait kemandiriannya Pemprov Riau yang sudah 53 persen itu, yang melebihi DBH yang dikirimkan,” ujarnya usai terpilih sebagai ketua Pansus DPRD Riau LKPJ Gubri 2022 pada rapat paripurna DPRD Riau, Senin (3/4/2023).
Selain itu, kata ketua fraksi Golkar DPRD Riau, pihaknya juga akan melihat program-program seperti stunting dan infrastruktur. Pasalnya kedua hal itu termasuk dalam penilaian Pansus, ujar dia
