PEKANBARU (Beritadigi.com)-Diberikannya wewenang oleh pusat kepada DPRD Riau untuk mengusulkan Penjabat (Pj) Gubernur Riau merupakan hal yang positif bagi kelangsungan pembangunan di daerah.
Hal ini dikatakan oleh ketua Fraksi PPP Gabungan Nasdem dan Hanura DPRD Riau Husaimi Hamidi Senin (3/4/23).
“Alhamdulillah saat ini ada aturan baru yang memberikan kewenangan daerah untuk mengusulkan calon Pj Gubernur kepada pusat, ini hal yang sangat positif bagi daerah karena bisa mengusulkan calon Pj sesuai dengan yang kita inginkan,” kata Husaimi Hamidi.
Meskipun saat ini belum ada pembicaraan khusus tentang hal itu di DPRD Riau namun FPPP Gabungan jelas Husaimi akan menyiapkan kriteria bagi calon Pj Gubri yang nantinya diusulkan oleh FPPP Gabungan sebanyak tiga orang kepada DPRD Riau.
“Pembicaraan belum ada, waktunya kan masih lama, ada sekitar dua bulan lagi, yang jelas kita ingin Pj Gubri itu nantinya jadi pembina Partai Politik bukan malah mengarah kepada satu Parpol,” ucapnya.
Pj Gubri lanjut politisi PPP juga harus mampu menjalankan roda pemerintahan dan program-program pembangunan di Provinsi Riau, jangan seperti saat ini tiap tahun APBD Riau selalu memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar,
” Artinya apa banyak program pembangunan di APBD yang tidak terlaksana sehingga menjadi Silpa tiap tahun,” ulasnya.
Tak terlaksananya program ini menurut Husaimi banyak hal yang jadi penyebab namun yang paling menonjol akibat tidak matangnya perencanaan sehingga program tersebut tak bisa dijalankan,” Kita juga ingin Pj Gubri nantinya melihat persoalan ini dan mampu menuntaskannya, ya minimal mengurangi nilai Silpa APBD,” ujarnya.
Tentang berasal dari daerah maupun pusat sosok Pj Gubri nantinya bagi Husaimi tak masalah karena calon Pj Gubri sesuai dengan aturan harus pejabat eselon I sedangkan di Riau pejabat eselon I ada dua yakni Sekdaprov Riau SF Hariyanto dan Rektor Unri. ” Yang penting harus eselon I,” tutupnya.
