SELATPANJANG (Beritadigi.com) – Belasan pemuda yang terdiri dari Laskar Muda Melayu Riau (L2MR), aktivis Meranti dan mahasiswa PMII menyatakan mosi tidak percaya kepada Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil. Selain itu massa juga menuding Bupati telah melanggar konstitusi.
Mosi tidak percaya itu disampaikan saat melakukan unjukrasa di Kantor Bupati, Jalan Dorak, Kelurahan Selatpanjang Timur, Senin (15/8/2022) pagi. Ada banyak tuntutan yang disampaikan secara lisan oleh massa terkait banyaknya janji Bupati yang belum terealisasi hingga saat ini.
Ketua L2MR, Jefrizal mengatakan banyak program dari janji politik Bupati yang belum terealisasi, untuk itu perlu dilakukan kritikan
“Momen nilai kemerdekaan yang sebentar lagi diperingati adalah nilai kebebasan dan kesejahteraan. Berangkat dari persoalan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah meninabobo kan kita semua dengan berbagai janji dan program yang tertuang didalam visi maju cerdas dan bermartabat serta misi 7 program strategis, namun hal itu merupakan pembodohan dan pembohongan yang dilakukan Bupati. Sudah setahun lebih secuil pun tidak ada pembuktian, untuk itu kami yang sadar akan ketimpangan perlu melakukan kritikan yang telah centang prenang mengurus kabupaten ini,” kata Jefrizal dalam orasinya.
Dikatakan Jefrizal, pihaknya yang tidak ada mendapatkan intervensi dari pihak mana pun merasa bertanggungjawab terhadap berbagai persoalan yang ada dan harus segera diselesaikan.
“Kami disini menyuarakan jeritan suara masyarakat yang saat ini merasakan kepayahan akibat kebijakan yang dibuat Bupati. Kami yang tidak dipaksa oleh pihak mana pun dan intervensi dari siapa pun sama juga sanggup meninggalkan keluarga dan pekerjaan kami demi menyuarakan keluh kesah 243 ribu masyarakat dan sekaligus memberikan solusi kongkrit terhadap pemangku kebijakan. Persoalan ini harus diselesaikan, di pundak kita lah ini harus diselesaikan dan seandainya ini tidak kritisi dan evaluasi, maka Kepulauan Meranti bagaikan kapal karam dan daerah centang prenang yang diisi oleh para tikus berdasi,” ujarnya.
Mengetahui Bupati tidak berada di tempat, Jefrizal menuding jika Bupati Kepulauan Meranti adalah seorang yang pengecut dan tidak berani menghadapi massa yang merupakan perwakilan dari masyarakat.
“Sudah lima kali kita melakukan aksi demo ini, dan sudah lima kali pula Bupati tidak berada di tempat dengan alasan tugas di luar. Ini sama dengan tindakan pengecut,” tukas Jefrizal.
Dalam orasi yang lainnya, Armansyah selaku perwakilan aktivis Meranti mengatakan janji politik Bupati yang sebelumnya telah dilontarkan sewaktu kampanye tidak satupun terealisasi dan itu merupakan sebuah bentuk kebohongan terhadap masyarakat.
“Apa yang kami lakukan adalah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan cita-cita pemekaran, pergerakan anak bangsa dengan mengontrol kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami berpikir jauh panggang dari api terhadap visi misi maju cerdas bermartabat, karena apa yang dijanjikan Bupati jauh dari realisasinya,” ujar Armansyah.
Massa aksi mempertanyakan pemberhentian honorer yang berdampak kepada perekonomian masyarakat bagi mereka yang menggantungkan hidupnya di pemerintah daerah. Selain itu janji untuk menaikkan gaji pegawai honorer sebesar Rp 2 juta. Bukannya bertambah, gaji tenaga honorer malah turun karena dipotong sebesar 35 persen dan hanya menyisakan Rp 780 setiap bulannya.
Selain itu evaluasi yang dilakukan terhadap tenaga honorer juga terkesan sangat menyakitkan. Bagaimana tidak, mereka beberapa tenaga honorer baru yang disisip melalui beberapa OPD belum mempunyai masa tugas sesuai dengan ketentuan dan aturan. Sementara untuk tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun digagalkan hanya karena tidak linernya dengan disiplin ilmu yang mereka miliki.
Dikatakannya lagi, perekrutan pegawai honorer yang tidak mengikuti proses seleksi dianggap sangat melukai rekan- rekannya yang juga ikut dirumahkan.
“Katanya gaji naik malah diturunkan, dan pegawai yang lolos evaluasi juga dirumahkan, dan paling menyakitkan adalah honorer yang tidak melalui tahapan evaluasi malah dipekerjakan. Ini adalah bentuk kemunduran, bukan maju. Beda dengan pemerintah sebelumnya yang mampu mempekerjakan ribuan orang yang tidak pernah sesumbar mengatakan uang kita banyak, ini namanya penzaliman terhadap masyarakat, untuk itu kami menyerukan kembalikan honorer yang telah dirumahkan demi menyelematkan perekonomian mereka,” ujarnya.
Selain itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kartu AOK yang menjadi salah satu janji politik Bupati juga belum terealisasi hingga saat ini. Begitu juga dengan janji lainnya seperti pembagian sapi, kambing dan sepeda bagi anak sekolah.
“Kartu BLT AOK yang dijanjikan hingga saat ini tidak ada realisasinya, ini namanya kartu janji palsu, kami minta realisasinya. Begitu juga janji pembagian sapi, kambing dan sepeda, ini bentuk kebohongan kepada masyarakat.
Senada dengan yang disampaikan Jefrizal, Armansyah mengatakan bahwa pergerakannya murni menyuarakan aspirasi masyarakat dan tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak mana pun.
Jika aspirasi tersebut tidak direalisasikan, maka ada opsi yang dilontarkan, diantaranya meminta kabupaten Kepulauan Meranti di referendum kembali ke kabupaten induk atau pindah bergabung ke kabupaten tetangga dan meminta Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil untuk mundur.
“Kami tidak ditunggangi pihak yang berkepentingan, haram bagi kami jika itu yang kami manfaatkan. Jika aspirasi kami tidak direalisasikan, maka referendum kan kabupaten ini kembali ke kabupaten induk Bengkalis atau bergabung dengan Tanjung Balai Karimun. Jika itu juga tidak direalisasikan, maka bupati harus mundur karena tidak bisa menepati janjinya kepada masyarakat dan itu adalah ciri ciri orang munafik,” ungkapnya.
Diungkapkan lagi, selain banyak janji yang tidak terealisasikan, Bupati juga dianggap menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial belaka. Selain itu kebijakan yang dibuat juga terus menuai kontroversi.
“Selain itu janji lainnya yang juga belum ada direalisasikan seperti memberikan gaji para honorer guru agama, memberangkatkan umroh imam dan guru mengaji. Ada juga kebijakan kontroversi seperti tidak memberangkatkan kafilah MTQ, keikutsertaan Porprov dan Popda, selain itu tidak ada kelanjutan pembangunan, yang dibuat hanya kegiatan seremonial belaka membagikan santunan dan sapi kurban di berbagai kabupaten,” sebutnya.
Perwakilan massa aksi lainnya, Moza mengatakan janji untuk menciptakan lapangan kerja dengan 9.500 UMKM dan memberikan kredit tanpa bunga di Bank Riau Kepri juga belum ada realisasinya. Hal ini menyebabkan banyak warga yang terpaksa menjadi TKI di negeri jiran, Malaysia.
“Bupati yang katanya akan menciptakan ribuan UMKM dan bantuan untuk UMKM melalui pinjaman modal tanpa bunga hingga kini belum ada buktinya, sehingga banyak yang jadi TKI. Selain itu banyak yang tersangkut hukum karena menjual diri dan narkoba hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup,” ujarnya.
Selain itu Bupati juga disebut tidak bisa menciptakan good goverment, dimana Bupati sibuk mengutak-atik jabatan, banyak yang nonjob dan pejabat berbondong-bondong pindah keluar daerah.
“Saat ini terhadap kebijakan Bupati tidak ada pejabat yang berani mengkritik walaupun mereka tahu jika itu salah, semua pada bungkam, mereka takut dinonjobkan dan dipindahkan ke kecamatan paling jauh. Karenanya banyak pejabat yang pindah keluar daerah,” ujarnya lagi.
Sementara itu, perwakilan ketua PPMI Kepulauan Meranti, Rudi Irawan menyampaikan terkait progam Meranti Cerdas yang digaungkan kan oleh Bupati dengan melakukan kerjasama di beberapa universitas saat ini juga belum menampakkan hasil.
“Terhadap semua beasiswa dari kerjasama di sejumlah universitas yang digaungkan Bupati, saat ini tidak semua dicairkan. Kami tidak tahu, apakah ini hanya sekedar euforia, sensasi atau permainan politik. Banyak dari kami yang berkeluh kesah dan menunggu kepastian terhadap beasiswa tersebut, kamu yang sudah mengajukan proposal akhirnya tidak bisa membayarkan biaya perkuliahan,” ucapnya.
Aksi tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian TNI dan Satpol PP. Massa aksi yang ditahan di pintu gerbang masuk Kantor Bupati itu sempat mendorong pagar pintu berupaya untuk masuk ke halaman kantor, namun dicegah aparat keamanan hingga aksi dorong pun tidak terelakkan. Setelah sekian lama menunggu, massa ditemui oleh pejabat Pemkab Kepulauan Meranti yakni Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti, H Irmansyah didampingi Asisten III, Sudandri Jauzah, mereka berjanji akan menampung aspirasi tersebut.
“Kita sudah mendengarkan aspirasinya dan kami tampung dan akan disampaikan ke pimpinan,” kata Irmansyah singkat.
Sumber:halloriau.com
