Pemprov Riau Mediasi Masyarakat Danau Lancang dengan PT SAM II

Rapar mediasi penuntasan konflik lahan antara masyarakat Desa Danau Lancang dengan PT SAM II.

PEKNBARU (Beritadigi.com)- Pj Bupati Kampar, Dr H Kamsol MM, ikut mendampingi masyarakat Danau Lancang dalam memediasi dan memfasilitasi masyarakat Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terkait konflik lahan dengan PT Sumber Arum Makmur (SAM) II, Kamis (17/11/22) di kantor Gubernur Riau.

PT Subur Arum Makmur (SAM), diduga menggarap lahan perkebunan masyarakat Desa Danau Lancang, diluar Hak Guna Usaha (HGU) selama 17 tahun dengan luas 974 Hektar. Masyarakat menuntut agar lahan mereka dapat segera dikembalikan. Selain itu masyarakat juga menuntut agar perusahaan melaksanakan kewajibannya membangun kebun masyarakat dengan pola KKPA seluas 20 persen dari luas HGU.

Gubernur Riau Drs Syamsuar MSi diwakili oleh Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk agar penyelesaian ini dapat segera dicarikan solusi, bersama dengan instansi terkait di Provinsi Riau.” Kami minta Tim Pemerintah Kabupten Kampar agar duduk kembali dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini,” pintanya.

Sedangkan Pj Bupati Kampar, Dr H Kamsol MM, menyampaikan saat ini banyak terjadi permasalahan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan,” Persoalan ini telah menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dapat diselesaikan,” jelasnya.

Selain itu lanjutnya Kementerian LHK, juga sedang melakukan verifikasi terhadap lahan perkebunan yang berada di kawasan hutan yang ada di seluruh Indonesia,” Termasuk di Riau,”katanya.

Pemerintah Kabupaten Kampar jelas Kamsol akan membentuk tim terpadu yang beranggotakan pihak Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari pihak kepolisian, Pihak TNI dan kejaksaan serta dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

“ini penting bagi kami di daerah, walaupun ini bukan kewenangan Kabupaten atau Kota tetapi persoalan ini terletak di Kabupaten/Kota, ini banyak hak-hak masyarakat yang dirugikan apalagi tanah dan lahan yang ada di Kabupaten Kampar rata-rata tanah ulayat,” jelas Pj Bupati Kampar.

Lanjut Kamsol, penyelesaian sengketa lahan sulit, siapa yang mesti bertanggung jawab apalagi terkait dengan kewenangan yang berada pada berbagai tingkatan, hingga menyelesaiakannya sampai ke pusat, masyarakat menuntut hak mereka namun ada aturan-aturan yang harus mereka tempuh,

“Dengan adanya tim ini mudah-mudahan bisa memfasilitasi persoalan yang ada, jika ada persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat Kabupaten, ya kita selesaikan di kabupaten, kalau persoalan ini di tingkat provinsi misalnya menyangkut pengukuran di luar kawasan kita naikan di tingkat provinsi, kalau di kementerian maka kita selesaikan di tingkat kementrian” ucap Kamsol.

Kamsol menjelaskan banyak perubahan regulasi terkait dengan penetapan kawasan sebagai contoh ada perusahaan dengan HGU mereka sudah berumur 30 tahun saat memperpanjang terjadi persoalan karena HGU mereka berubah menjadi kawasan hutan padahal dulunya bukan kawasan hutan, “Di Kampar hal seperti ini banyak terjadi dan ini merupakan ranah pusat untuk menuntaskannya,” jelasnya.

Terhadap laporan seperti ini kata Kamsol, tim terpadu akan menindak lanjuti karena yang diperjuangkan adalah hak masyarakat Kabupaten Kampar “Bagi perusahaan yang tidak hadir kita serahkan kepada Provinsi Riau, Kabupaten Kampar siap apabila diundang oleh provinsi dalam mediasi untuk penyelesaian untuk tertibnya lahan yang ada di Desa Danau Lancang” imbuh Kamsol.

Selain Pj Bupati Kampar dan Asisten I Setdaprov Riau, hadir juga Kanwil BPN Provinsi Riau Asnawati SH MSi, Asisten Adminstrasi Umum Setdakab Kampar, Ir Azwan, Kepala Dinas Perkebunan, Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kampar, Ir Syahrizal, Kepala desa Danau Lancang, Azirman serta tokoh masyrakat, Camat Tapung Hulu Wira Satra, Kabag Tapem Setdakab Kampar, Tengku Said Hidayat, S STP Msi dan wakil masyarakat desa Danau Lancang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *