BNPP – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyebutkan bahwa camat di kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian khusus. Pasalnya, kawasan perbatasan negara terhubung langsung dengan negara tetangga.
“Perhatian itu artinya diberi kewenangan tambahan,amanah lain. Kemudian kriterianya diberikan bimtek,apakah itu kaitannya hukum internasional, bagaimana pengelolaan PLBN, antisipasi kerawanan di perbatasan,” kata Hadi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara, mewakili Mendagri yang juga Kepala BNPP Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (5/7).
Kewenangan tambahan untuk camat di kawasan perbatasan ini sedang dalam pembahasan bersama dengan pihak terkait, termasuk kementerian/ lembaga (K/L) yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan. “Sedang kita bahas ,saat ini kita maju untuk beri kewenangan secara nyata dan tegas disusun untuk pemberian kewenangan tersebut,” kata dia.
Ditambahkan, beragam kerawanan di wilayah perbatasan menjadikan peran camat begitu penting untuk memahami teritorial dan berkoordinasi dengan K/L di perbatasan maupun negara tetangga.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengadakan Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Camat di Kawasan Perbatasan Negara bertema ‘Penguatan Peran Camat Perbatasan Dalam Pengelolaan Perbatasan Negara’, di Jakarta, Kamis (5/7).
Rakor yang diikuti sekitar 202 camat di kawasan perbatasan, dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan tujuan untuk meningkatkan peran camat perbatasan dalam mendukung pengelolaan perbatasan Negara.
(Humas BNPP)
